Departemen Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Anggaran
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL 2008
Sistem Penganggaran - 18/06/2007 9:43:46
Back
Pada tanggal 23 Mei 2007, secara resmi pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2008 kepada DPR, yang kemudian akan dibahas bersama antara pemerintah Pusat dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun 2008 (RAPBN 2008). Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal tahun anggaran berikutnya disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan, hal ini sesuai dengan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2008 merupakan penjelasan pemerintah mengenai perkembangan ekonomi Indonesia dan hasil-hasil program kerja pemerintah tahun 2006-2007, serta arah kebijakan fiskal dan sasaran pembangunan ekonomi di tahun 2008. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan fiskal 2008 akan menjadi acuan bagi pemerintah dan DPR sebagai institusi yang memiliki hak budget untuk merumuskan kebijakan umum dan prioritas APBN 2008 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah 2008.
Sebagaimana yang telah digariskan dalam Rencana kerja Pemerintah 2008 (RKP 2008) melalui Perpres Nomor 18 tahun 2007, sasaran pembangunan ekonomi tahun 2008 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Sedangkan percepatan perluasan lapangan pekerjaan diarahkan kepada peningkatan pertumbuhan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Mengenai penanggulangan kemiskinan, fokus sasaran adalah bagaimana meningkatakan pendapatan secara merata dan memberikan akses yang lebih luas bagi rakyat untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, air bersih dan kebutuhan dasar lainnya.
Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan ekonomi di tahun 2008, penetapan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok- Pokok Kebijakan Fiskal 2008 dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain yaitu kondisi perekonomian baik itu domestik, regional maupun ekonomi global di tahun 2006 dan kondisi di tahun 2007. Antisipasi terhadap kemungkinan potensi-potensi tantangan yang akan dihadapi perekonomian Indonesia di tahun 2008 juga menjadi variabel penting dalam menentukan langkah apa yang akan ditempuh pemerintah.
Sebagai modal bagi perekonomian 2008 untuk melangkah menuju sasarannya, dalam review perekonomian 2006 dan proyeksi tahun 2007, indikator perekonomian 2006-2007 memperlihatkan trend peningkatan yang ditandai antara lain yaitu
* Pertumbuhan PDB kuartal I 2007 yang mencapai 6,0% yaitu lebih tinggi dari pertumbuhan kuartal I tahun 2006. Peningkatan tersebut didukung oleh meningkatnya konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor,
* Realisasi investasi meningkat sejak kuartal 3 tahun 2006 dan tumbuh 60,24% untuk PMDN serta tumbuh 14, 96% untuk PMA,
* Inflasi terkendali dimana sampai dengan kuartal I mencapai 1,91 persen sementara itu di bulan April mencapai 1,76 persen. Penurunan ini terkait dengan harga beras yang mulai menurun,
* Nilai tukar rupiah stabil dan menguat dikisaran Rp9.000/USD,
* BI rate turun menjadi 8,75% pada bulan Mei dan cadangan devisa RI mencapai angka tertinggi sebesar USD 50,3 miliar
.
Sementara itu, perekonomian Indonesia di tahun 2008 diprediksi akan menemui beberapa tantangan baik dari kondisi global/regional maupun kondisi dalam negeri sendiri. Tantangan tersebut antara lain yaitu perlambatan ekonomi regional maupun global, ketidakpastian harga minyak dan komoditi internasional serta ketidakstabilan pasar uang global. Dari dalam negeri, Indonesia menghadapi tantangan untuk dapat mengimplementasikan pembangunan infrastruktur dan memperbaiki iklim investasi untuk menarik modal ke dalam negeri.
Dengan berbagai kondisi di atas, sasaran pembangunan ekonomi 2008 akan diejawantahkan pemerintah ke dalam tolak ukur pencapaian yaitu sasaran sasaran makro ekonomi dan sasaran sektoral pemerintah 2008 (seperti terlihat pada gambar di atas). Indikator makro 2008 yang akan diupayakan yaitu antara lain pertumbuhan ekonomi tahun 2008 diproyeksikan berkisar pada angka 6,6% s/d 7,0% dan indikator ekonomi lainnya diharapkan dalam keadaan stabil, sedangkan sasaran sektoral antar lain yaitu pengangguran pada tahun 2008 diperkirakan dapat ditekan menjadi 8,0%-9,0% dan jumlah tingkat kemiskinan turun menjadi sekitar 15%-16,8%. Secara lengkap indikator dan sasaran ekonomi makro 2008 dapat dilihat pada tabel berikut :
INDIKATOR
2008 (%)
Pertumbuhan PDB (%)
6,6 - 7,0
Inflasi (%, y-o-y)
6,0 - 6,5
Nilai tukar Rupiah (Rp/USD)
9.100 - 9.400
SBI 3 bulan (%)
7,5 - 8,0
Harga Minyak internasional
57 - 60
Lifting minyak Indonesia
1,034 - 1,040
Untuk mendukung upaya pencapaian sasaran indikator makro, dibutuhkan kebijakan, baik fiskal oleh pemerintah maupun moneter oleh BI. Kedua kebijakan tersebut harus dikoordinasikan dan diharmonisasikan secara maksimal. Hal ini sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro terutama dalam menjaga indikator ekonomi inflasi, suku bunga dan nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan desentralisasi fiskal juga merupakan hal vital dalam mendukung pertumbuhan. Keserasian peraturan pusat dan daerah serta peningkatan pengelolaan APBD akan merangsang investasi untuk masuk ke daerah yang pada saatnya akan mendukung pertumbuhan secara agregat.
Kebijakan Fiskal dan RAPBN 2008
Berdasarkan sasaran asumsi dasar ekonomi makro dalam kerangka ekonomi makro, maka orientasi kebijakan fiskal diarahkan dari fase konsolidasi menuju kepada fase stimulus fiskal. Hal ini terlihat dari perkembangan defisit APBN yang menuju trend kenaikan, namun defisit tetap dikonsolidasikan dalam batas-batas aman sesuai amanat Undang-undang yaitu tidak melebihi angka 3 persen. Hal terpenting dari fase stimulus yaitu kualitas dalam membelanjakan uang (quality of spending) sehingga tepat guna. Defisit pada akhir tahun 2007 dan 2008 diperkirakan akan mencapai lebih dari 1,5 persen dari PDB. Defisit APBN dipengaruhi dari kebijakan penerimaan dan kebijakan belanja negara. Besarnya defisit sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.
Kebijakan fiskal dari sisi penerimaan yang akan ditempuh dalam tahun 2008 adalah mengupayakan peningkatan rasio perpajakan dari 13,4% di tahun 2007 menjadi 13,5% dari PDB di tahun 2008 sera mengoptimalkan penerimaan negara dari PNBP. Upaya-upaya yang dilakukan untuk itu antara lain yaitu
* Perbaikan admistrasi dan pelayanan perpajakan,
* Penerapan pelaksanaan UU perpajakan yang baru,
* Ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan.
Di sisi belanja negara, pada tahun 2008 arah kebijakan belanja pemerintah pusat difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja negara meliputi :
* Perencanaan yang tepat,
* Eksekusi anggaran yang prudent,
* Penggunaan pada kebutuhan yang prioritas dan emergency, dan
* Pencatatan dan pelaporan yang rapi dan disiplin.
Sedangkan untuk belanja ke daerah, pemerintah akan melakukan konsolidasi defisit APBN dan APBD untuk lebih memantapkan desentralisai fiskal. Hal ini ditujukan untuk :
* Mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah;
* Meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah,
* Pengalihan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang ditujukan untuk mendanai kegiatan yang sudah menajadi urusan daerah ke DAK, dan
* Menghapus hold harmless sehingga pada tahun 2008 tidak dialokasikan Dana Penyesuaian.
Untuk menutupi defisit APBN 2008 yang diperkirakan masih berada pada angka diatas 1 % dari PDB, maka pemerintah tetap mengutamakan strategi pembiayaan yang murah dan rendah resiko. Dalam tahun 2008, kebijakan pembiayaan masih diprioritaskan dari sumber-sumber dana dalam negeri yaitu
* Rekening pemerintah,
* Penerbitan SBN rupiah,
* Obligasi Ritel Indonesia (ORI),
* Surat Perbendaharaan Negara (SPN) jangka pendek,
* Surat Berharga Negara (SBN) syariah.
Sedangkan sumber pembiayaan dari luar negeri akan berasal dari pinjaman program dan proyek dan penerbitan SBN valas. Dari semua upaya pembiayaan yang ditempuh, pemerintah tetap berkomitmen untuk menurunkan ratio utang Indonesia terhadap PDB menjadi sebesar 35,2% thd PDB pada tahun 2008, sebagaimana yang telah diupayakan pemerintah sejauh ini.
Dalam pelaksanaan kebijakan fiskal, pemerintah akan dihadapkan pada risiko fiskal. Resiko tersebut antara lain yaitu :
* resiko perubahan asumsi,
* risiko belanja negara akibat adanya tekanan terhadap belanja negara khususnya terhadap risiko bencana alam,
* risiko akibat dari dukungan pemeritah untuk pembangunan infrastruktur, dan
* risiko utang.
Segala perhitungan dan angka-angka sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah dalam uapaya mencapai sasaran pembangunan ekonomi di tahun 2008 merupakan angka-angka yang disusun dengan semangat kebersamaan dan optimisme, namun tetap dengan pertimbangan kondisi riil yang telah, sedang dan akan dihadapi. Kondisi krisis ekonomi yang pernah terjadi cukup memberikan pelajaran berharga untuk mengelola perekonomian Indonesia lebih baik lagi demi terwujudnya cita-cita nasional. Namun demikian, berbagai angka-angka maupun sasaran tersebut akan sia-sia tanpa dukungan dan kontribusi dari seluruh komponan bangsa. Selamat berjuang!
Alat Mutilasi Negara: Setahun Kebijakan SBY-JK pada Sektor Tambang dan Energi
Lembar Info (2) : 20 Oktober 2005
Sektor Tambang
Jika pertambangan terus dijadikan anak emas untuk mendapatkan devisa, maka sektor ini dapat menjadi alat pemiskinan negara.
Mengapa demikian? Sudah terbukti dan dapat dijelaskan lewat sejumlah fakta baik dalam proses-proses kebijakan maupun pada praktek di lapangan, sektor pertambangan selalu meminta perlakuan khusus (previlege) karena mitos besarnya kontribusi sektor pertambangan dalam anggaran. Kabinet SBY-JK akan menanggung kesalahan besar jika mengandalkan industri pertambangan untuk mendorong kesejahteraan rakyat Indonesia.
Berikut adalah sederetan fakta yang bisa menjadi dasar betapa sektor pertambangan merusak kesejahteraan, keselamatan rakyat, dan merusak wilayah-wilayah penyangga ekosistem:
1. Sejak tahun 2001, pendapatan dari sektor tambang terus menurun hingga kurang dari 2%, kalah dibandingkan pendapatan dari sektor pajak. Selain itu, lebih dari 80% bahan mentah hasil tambang diekspor keluar dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi tumbuhnya produksi hilir.
2. Setelah lebih hampir 40 tahun dikembangkan, sektor pertambangan terbukti tidak memberikan kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan rakyat di sekitar lokasi pertambangan.
Fakta: Di Kabupaten Sumbawa Barat NTB, Kabupaten Timika, Propinsi Papua; Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur sebanyak lebih dari 30% penduduknya berada dalam kemiskinan (Laporan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, 2004). Di kabupaten lainnya, penduduk yang berada dalam kemiskinan berkisar antara hingga 20-30%. Selain itu hampir di setiap kabupaten yang memiliki kekayaan tambang bahkan tambang minyak sekalipun, angka balita kurang gizi rata-rata mencapai lebih dari 25%. Artinya, di wilayah-wilayah kaya bahan tambang, akan menghasilkan 25% generasi tidak berkualitas akibat kerusakan otak permanen karena kekurangan gizi.
Fakta lain: Pada kasus Buyat, pencemaran logam berat oleh PT Newmont Minahasa Raya (PT. NMR) terbukti terjadi di perairan laut. Sedangkan, kematian balita dan penyakit aneh dialami sekitar 180-an penduduk. Namun pemerintah, terutama Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral masih bersikukuh untuk membela PT. Newmont Minahasa Raya (PT. NMR). Dalam persidangan kasus pidana PT. NMR, pemerintah dan aparat membiarkan premanisme bergerak mengganggu para saksi korban dalam memberikan keterangan di depan hakim. Proses pengadilan atas pelanggaran hukum, dibiarkan berhadapan dengan kekerasan aparat. Selain itu proses relokasi warga dari wilayah yang tercemar tampak tidak cukup serius ditangani. Pemerintah membiarkan hambatan demi hambatan terus menghadang pada proses relokasi tersebut.
3. Tidak adanya niat untuk melakukan tindakan-tindakan yang serius untuk melindungi keselamatan warga dari pelanggaran dan kekerasan di sekitar wilayah tambang.
Fakta: sepanjang tahun 2004-2005 kekerasan aparat masih berlaku di wilayah-wilayah sekitar pertambangan. Di Pulau Halmahera, Teluk Kao, 1 penduduk setempat tewas dan 5 orang luka-luka ditembak oleh aparat karena menuntut hak atas hidup di wilayah mereka yang dirampas oleh PT Nusa Halmahera Mineral (Newcrest).
4. Sektor pertambangan selalu memaksa agar perusakan infrastruktur ekosistem dapat dilakukan secara legal.
Contoh paling nyata adalah proses pembentukan UU 19/2004, yang menetapkan PP 1/2003 tentang Penambangan di Hutan Lindung disetujui oleh DPR dan diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi. Bukan tidak mungkin, fungsi ekosistem setempat untuk menyediakan air dan keanekaragaman hayati dapat hilang dan menimbulkan kesengsaraan bagi penduduk di sekitarnya.
5. Kriminalisasi rakyat yang kehidupan dan ruang hidupnya dirusak oleh pertambangan.
Fakta: RUU Pertambangan Mineral dan Batubara yang diusung oleh pemerintah pun dipaksakan agar selesai melalui surat dari Presiden. RUU ini secara jelas akan mengkriminalisasi rakyat yang mencoba menolak operasi pertambangan di wilayahnya. RUU Minerba juga meminta kemudahan-kemudahan untuk industri tambang agar tetap menjadi industri yang dapat lepas dari tanggung jawab atas pemulihan lingkungan dan sosial setempat.
6. Tidak adanya tindakan tegas atas pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang seperti pembuangan limbah tailing dan B3 ke sungai yang melampaui ambang batas yang diberlakukan oleh UU.
Contohnya; PT. Freeport tetap membuang tailing yang selama 31 tahun sudah menyumbang 852 juta ton ke Sungai Ajkwa. PT. Newmont Nusa Tenggara 262 juta ton ke laut (6 tahun), PT. Nusa Halmahera Mineral 900 ribu ton (4.5 tahun) tetap membuang limbahnya ke badan air tanpa bisa dikontrol. Padahal sejumlah fakta kerusakan dan kerugian rakyat seperti menurunnya pendapatan nelayan dan penyakit akibat limbah tersebut sudah terus menerus dilaporkan.
7. Lebih mendorong munculnya konflik dibandingkan menyelesaikan konflik-konflik terdahulu akibat perampasan tanah, kekerasan, dan perusakan lingkungan. Lewat pernyataan-pernyataannya, pemerintah selalu menuduh rakyat yang menuntut hak atas hidup sebagai penghambat investasi sektor pertambangan.
Secara singkat, sektor pertambangan tidak bisa menjadi andalan bagi negara ini untuk dapat bertahan. Daftar kerusakan sosial, pelanggaran HAM, dan hancurnya lingkungan hidup sudah tidak dapat dipungkiri. Sudah saatnya pemerintah memikirkan untuk beralih dari sektor tambang ke sektor lainnya yang lebih dapat mendorong kesejahteraan rakyat miskin ketimbang meraup keuntungan sesaat dan menimbulkan kesengsaraan pada generasi yang akan datang.
Sektor energi
Kebijakan pemerintah SBY-JK di sektor energi berpihak kepada kepentingan-kepentingan bisnis global dan pemberi utang dibanding menyediakan energi murah, mudah, dan bersih untuk mendorong kesejahteraan rakyat.
Fakta:
1. Krisis energi sebenarnya sudah diduga dan dibuktikan dalam 3 tahun belakangan. Kelangkaan BBM bukan terjadi satu tahun terakhir, demikian pula krisis pasokan listrik. Tetapi kabinet SBY-JK yang gagal melihat bahwa pangkal krisis bukan terjadi karena penurunan produksi tetapi pada persoalan pengurusan energi dalam jangka menengah dan panjang. Karena itu solusi-solusi yang ditawarkan amat tambal sulam, seperti menaikkan harga BBM, menyebarkan briket batu bara, yang pada kenyataannya memproduksi kemiskinan massal.
2. Secara sengaja kabinet hanya melanggengkan kesalahan liberalisasi migas yang dampaknya sudah bisa dilihat dalam 2 tahun paska pemberlakuan UU Migas 22/2001. Kelangkaan dan hambatan pasokan terjadi dimana-mana sejak tahun 2002.
Hal ini dikarenakan karena negara tidak lagi memegang kendali sumber-sumber energi fosil . Tidak ada yang dapat memberikan angka secara pasti berapa hasil produksi untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Pemerintah pun tidak pernah dapat menjelaskan neraca energi negara, berapa yang tersisa, berapa yang masih bisa digunakan, dan berapa yang telah dipakai. Demikian pula dengan alasan-alasan perlunya menaikkan harga BBM, dan kerugian negara, tidak bisa dijelaskan secara jujur dan transparan. Hampir semua perhitungan ekonomi pemerintah tentang subsidi selalu terbantahkan oleh fakta. Satu-satunya yang dapat dipastikan adalah kepercayaan investor asing pasca kenaikan harga BBM. Indonesia kembali mendapat kepercayaan untuk mendapatkan utang lewat obligasi internasional sebesar 1.5 juta dollar, bukan kesejahteraan rakyat. Yang bisa dipastikan untuk jangka menengah dan panjang adalah beban utang yang harus ditanggung di kemudian hari.
3. Kebijakan kenaikan BBM hingga setara dengan harga dunia mendorong pelemahan ketahanan rakyat dengan percaya pada mekanisme pasar lewat UU Migas dan kebijakan menaikkan harga BBM. Diduga kenaikan harga BBM kemungkinan akan meningkat 16% dari 60 juta orang miskin yang ada. Kompensasi BBM langsung tidak dapat membantu kelompok miskin karena salah sasaran dan sudah memakan korban jiwa.
4. Hingga saat ini paradigma pengurusan energi hanya dilihat sebagai komoditi semata dan mampu diurus oleh pasar. Tetapi tidak melihat dimensi yang luas dari pada instrumen harga.
Subsidi BBM dipandang hanya menguntungkan orang kaya, tetapi sebetulnya, orang miskin berjumlah jauh lebih banyak dari pada orang kaya. Soal energi juga hanya dilihat dari sisi penyediaan saja, tetapi tidak melihat sisi penggunaan yang bisa dikendalikan tidak dengan hanya instrumen harga. Pajak progresif penggunaan jalan, pajak kendaraan bermotor, pajak properti mewah mestinya bisa digunakan untuk mengendalikan konsumsi energi yang berlebihan. Tidak ada pula kebijakan untuk mengatasi persoalan masalah transportasi massal. Pengembangan infrastruktur jalan dan kebijakan otomotif, justru malah mengarah pada pemborosan energi oleh segelintir orang. Yang lebih penting lagi, pembayaran utang luar negeri dan utang swasta mestinya tidak perlu dibayar jika memang negara dalam keadaan krisis. Pilihan mencabut subsidi, adalah solusi termudah bagi negara untuk tetap tergantung pada utang, konsekuensinya menyengsarakan rakyat.
5. Dari sisi penyediaan pun, pemerintah tampak tidak cukup serius untuk mengatasi menurunnya produksi migas Indonesia. Cadangan gas alam Indonesia mencapai 500 milyar meter kubik. Baru dieksploitasi kurang dari 10%, tetapi 70% dari produksi pun didedikasikan untuk ekspor ke luar negeri. Sebagian besar rakyat masih menggunakan BBM untuk sumber energi. Liberalisasi migas tidak akan menambah pasokan energi, justru akan menimbulkan kegentingan pasokan energi. Jika warga tidak mampu membayar energi yang dijual oleh produsen swasta, pasar luar negeri yang haus akan BBM, dapat segera menyerapnya.
6. Penting bagi pemerintah untuk secara serius memperhatikan persoalan energi bukan sebagai komoditi semata tetapi sebagai penunjang kesejahteraan rakyat.
Upaya-upaya pengamanan pasokan energi tidak bisa dilakukan melalui liberalisasi tetapi lewat kebijakan diversifikasi ke sumber energi lain yang aman, mudah, dan sehat. Pengamanan pasokan juga harus dilakukan dengan melakukan pengelolaan di sisi konsumsi dengan memperhatikan ketimpangan penggunaan energi, ruang, dan ekonomi serta setinggi-tingginya mendorong pada pengurangan ketimpangan. Dorongan untuk mengembangkan transportasi massal, perluasan ruang untuk pejalan kaki, dan pembatasan ruang bagi kendaraan pribadi dan perumahan dapat menjadi pilihan ke depan. [selesai]
Buat Kebijakan Populis, SBY-JK Malah Tak Populer
/
Selasa, 30 Desember 2008 | 15:07 WIB
JAKARTA, SELASA — Kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM pada 1 Desember lalu ternyata tak membuat popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden M Jusuf Kalla meningkat. Setidaknya itu yang terungkap dalam refleksi akhir tahun yang digelar Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Selasa (30/12), yang antara lain mengurai hasil survei yang dilakukan pada Mei dan November-Desember 2008.
Direktur Eksekutif Puskaptis Husin Yazid memaparkan, popularitas SBY-JK justru lebih tinggi pada bulan Mei dibandingkan pada November-Desember. Padahal, pada bulan Mei pemerintah menaikkan harga BBM.
Pada bulan Mei, elektabilitas SBY-JK 29,41 persen, sementara pada survei yang dilakukan 24 November-3 Desember 2008 elektibilitas SBY-JK turun drastis menjadi 19,90 persen.
"Ketika ada krisis global, menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Dengan adanya penurunan harga minyak, elektabilitasnya menurun karena popularitas SBY tidak diikuti oleh kebijakan-kebijakan prorakyat," kata Husin Yazid di Jakarta.
Sebanyak 38,43 persen responden menyatakan tak yakin SBY-JK dapat membuat keadaan bangsa lebih baik dalam sisa kepemimpinan satu tahun ke depan. Sebanyak 35,46 persen menyatakan yakin dan 26,11 persen tidak menjawab.
Responden sebagian besar (22,64) menginginkan perbaikan dan pemenuhan kebutuhan di sektor ekonomi, kemudian disusul perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
Metodologi diragukan
Pengamat politik Syamsuddin Harris yang hadir dalam kesempatan yang sama mengatakan, hasil survei Puskaptis ini cukup mengejutkan. Oleh karena itu, menurut dia, harus dilihat dari validitas metodologinya.
"Bagaimana kemampuan hasil survei ini membaca kecenderungan realitas politik. Kalau metodologinya valid, berbeda dengan hasil survei yang dilakukan lembaga lain, masih OK. Karena hasilnya cukup mengejutkan, melihat belakangan ini kebijakan SBY kan lebih populis, seperti menurunkan harga BBM. Di bidang penegakan hukum, Aulia Pohan ditahan. Ini kan bisa menjadi faktor yang menguntungkan popularitas SBY. Saya belum begitu yakin dengan hasil ini," papar Syamsuddin.
Survei ini sebelumnya sudah pernah di-launching pada awal Desember lalu. Responden survei melibatkan 1.355 orang yang tersebar di 33 provinsi dengan metode stratafied random sampling. Margin eror 3-5 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Kebijakan Ekonomi SBY-JK Dinilai Miskin Terobosan
M. Rizal Maslan - detikFinance
Foto: Abror/Setpres
Jakarta - Kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-JK dianggap sangat miskin terobosan. Sementara tim ekonominya dinilai memiliki kemampuan prediksi yang buruk.
Hal tersebut disampaikan pengamat ekonomi dari Komite Indonesia Bangkit, Hendri Saparini, dalam diskusi ekonomi akhir tahun pemerintahan SBY-JK, di Hotel Acacia, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2008).
"Tim ekonomi SBY-JK sangat miskin terobosan kebijakan yang berpihak kepentingan nasional. Ini karena tidak mau atau tidak mampu. Menurut saya, ini karena tidak mau, maka tidak mampu untuk mengubah kebijakan ekonomi," kata
Selain itu, lanjut Saparini, prediksi tim ekonomi pemerintahan SBY-JK begitu lemah dan itu bisa dilihat dari banyaknya revisi dalam APBN.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi SBY-JK tidak dibarengi dengan kesiapan
mengatasi krisis yang lebih berat di tahun mendatang. Ini disebabkan, prediksi untuk penyelamatan dampak krisis ekonomi global hanya difokuskan pada sektor finansial, bukan sektor riil.
"Prediksi dampak krisis, tim ekonomi menyatakan krisis finansial bisa dilokalisasi di sektor itu. Itu salah, padahal ada keterkaitan perdagangan AS dengan negara Asia Timur sangat besar pengaruhnya," jelasnya.
Seharusnya, Saparini menambahkan, pemerintahan SBY-JK seharusnya punya sikap tegas dalam memprediksi pertumbuhan ekonominya dan tidak membubuhi dengan embel-embel yang bermuatan kampanye.
Sementara pengamat ekonomi dari INDEF, Fadhil Hasan mengatakan, keberhasilan dan ketidakberhasilan kinerja SBY-JK bisa dilihat bila pemerintah bisa mengurangi kemiskinan, pengangguran dan pertumbuhan yang berkualitas (menyerap tenaga kerja) serta menurunkan harga sembako.
Namun Fadhil menilai, janji-janji pemerintah untuk menaikan pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, pengangguran dan membuka lapangan kerja tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Fadhil mengungkapkan, indikator penurunan kemiskinan di era SBY sangat fluktuatif 15,4 persen di 2008 dan 17,6 persen di 2006. Namun untuk tahun 2009 diperkirakan bertambah karena maraknya PHK.
Demikian pula soal angka penurunan pengangguran pada tahun 2005-2008 yang diklaim menurun dari 12 persen menjadi 8,6 persen sangat diragukan. Pasalnya, bila dilihat kondisi tenaga kerja di bidang pertanian, perdagangan, hotel dan restoran akan terlihat penyerapan tenaga kerjanya sangat rendah.
Saparini menilai, pemerintahan SBY-JK kurang berpihak apda sektor riil. Namun untuk pasar finansial, terlihat sangat berpihak. Sebagai gambaran, pemerintah mengeluarkan program buy back sebesar Rp 24 triliun untuk mengatasi anjloknya IHSG.
Saparini menilai kebijakan itu salah karena dana sebesar itu seharusnya bisa didorong untuk ekonomi sektor riil yang mampu menggerakan ekonomi dan berbeda dengan dunia pasar modal yang belum tentu bisa menggerakan sektor riil.
RENTETAN KEBIJAKAN SBY-JK: SEBUAH PEMBELAJARAN POLITIK
Tags: sadar, Kebijakan, Rakyat, BBM, kesejahteraan
Kita pastinya masih teringat dengan gelora-gelora kampanye SBY-JK pada tahun 2004 kemarin
Buletin Elektronik www.Prakarsa-Rakyat.org
SADAR
Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi
Edisi: 134 Tahun IV - 2008
Sumber: www.prakarsa-rakyat.org
--------------------------------------------------------------------------------
Oleh Achmad Rusyaidi H*
Kita pastinya masih teringat dengan gelora-gelora kampanye SBY-JK pada tahun 2004 kemarin, dimana jutaan Rakyat Indonesia menggantungkan harapannya pada sosok SBY-JK untuk membawa Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik. Empat tahun sudah SBY-JK memimpin negeri ini. Sudah ratusan bahkan ribuan kebijakan yang diambilnya. Sudah banyak pula pro-kontra yang mengikuti kebijakannya, entah apakah penilaiannya objektif atau tidak.
Di tulisan ini tidak akan dibahas kebaikan dan keburukan kebijakan atau program yang diambil oleh SBY-JK, namun bagaimana melihatnya dari sudut pandang politik, menganalisisnya, dan menjadikan sebuah pembelajaran bagi rakyat sehingga nantinya akan meminimalisir penilaian subjektif dan primordial yang selama ini dianut oleh sebagian besar Rakyat Indonesia.
Sadar atau tidak, apa yang terjadi di negeri ini tergantung dari bagaimana rakyatnya mengelola negeri ini. Konsekuensi dari dianutnya liberalisasi politik membawa pada situasi dan kondisi dimana rakyat memiliki ruang yang luas untuk terlibat di setiap percaturan ekonomi-politik, baik di skala lokal maupun nasional. Sekilas, memang agak terlihat kontras dengan kenyataannya, mengingat kenyataan yang ada justru menutupkan pintu bagi bagi rakyat untuk berpolitik. Sebut saja paket UU Pemilu dan UU Parpol yang jika dianalisis, akan memperlihatkan bahwa yang berhak untuk berpolitik hanyalah golongan berduit atau kaum borjuis saja. Namun kesalahan bukan ada pada sistem atau konsep yang ada, melainkan sekali lagi, sadar atau tidak, bahwa semua ini adalah konsekuensi logis dari pilihan yang diambil oleh Rakyat Indonesia.
Kenapa ketika liberalisasi (baik di bidang ekonomi maupun politik) masuk ke Indonesia, jutaan rakyat masih mempercayakan nasibnya kepada orang-orang yang membiusnya dengan politik uang, dengan politik primordial atau dengan politik konservatif. Di fase liberalisasi yang melanda Indonesia seperti sekarang ini, orang tidak lagi berpikir tentang moralitas tapi orang akan berpikir bagaimana mewujudkan kepentingan ekonomi-politiknya, meskipun harus dengan cara mengkhianati janjinya sendiri.
Sekarang, yang harus dilakukan adalah bagaimana memassifkan organisasi-organisasi yang murni berbasis rakyat, untuk memaksimalkan keterlibatan seluruh kekuatan rakyat dalam pertarungan liberalisasi ekonomi-politik.
Kembali ke persoalan kebijakan SBY-JK sebagai suatu pembelajaran politik. Pada dasarnya tidak ada yang aneh dengan kebijakan yang diambil oleh SBY-JK, mengingat orientasi politiknya adalah orientasi pasar. Sehingga adalah hal yang wajar pula ketika SBY-JK harus mengurangi subsidi BBM sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2005 dan 2008. Rentetan kebijakan SBY-JK adalah gambaran untuk menilai arah dan kepentingan politik kaum-kaum yang pro pasar dengan corak kapitalistiknya. Terlepas dari apakah nantinya kebijakan yang diambil oleh SBY-JK akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat atau tidak, rakyat sudah harus mampu membaca dan menentukan arah serta sikapnya ke depan.
Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar yang memilih SBY-JK pada tahun 2004 kemarin adalah massa non-ideologis, dalam arti kebanyakan dari mereka adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjadi fans terhadap sosok SBY. Ditambah dengan Jusuf Kalla yang sebagian besar pemilihnya adalah orang-orang yang memilih karena kedekatan hubungan emosional, memilih karena satu daerah, memilih karena satu suku, dan faktor-faktor subjektif serta faktor-faktor primordial lainnya.
Tidak lama lagi Indonesia akan mengadakan pemilihan umum. Tidak lama pula rakyat akan memilih orang-orang yang akan duduk di kursi struktur pemerintahan periode 2009-2014. Sudah saatnya rakyat jangan lagi mau dibius oleh rayuan politik uang, rayuan politik primordial dan konservatif di masa lalu. Kekuatan rakyat bukanlah komoditas yang diperjualbelikan, tapi kekuatan rakyat adalah roh bagi suatu negara untuk menentukan masa depannya.
Penilaian yang objektif dan rasional serta pelibatan kekuatan rakyat di kancah politik melalui organisasi-organisasi berbasis rakyat adalah pra syarat material untuk menjadikan bangsa ini, bangsa yang mandiri serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya.
BY-JK
Minggu, 11/05/2008 07:52 WIB Cetak | Kirim | RSS
Saat ini langkah untuk segera menaikkan harga BBM seakan menjadi sebuah langkah kebijakan paling rasional, paling tepat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan APBN. Opini tersebut terbentuk akibat gencarnya kampanye bahwa penyelamatan APBN akibat tingginya harga minyak dunia hanya dapat diselesaikan dengan menaikkan harga BBM.
Masih segar dalam ingatan kita berbagai upaya penciptaan opini untuk mendukung kenaikan harga BBM sebesar 126% pada bulan Oktober 2005. Saat terjadi kenaikan harga minyak dunia, pemerintah SBY dan berbagai lembaga pendukung sibuk memberikan argumentasi bahwa dampat buruk yang terjadi hanya bisa diatasi dengan kenaikan harga BBM. Berbagai proposalpun diajukan untuk memuluskan dan mempercepatan kenaikan harga BBM. Mulai dari alasan untuk menyelamatkan ekonomi, menjawab ketidakpastian pasar hingga keyakinan bahwa kenaikan harga BBM justru akan menjadi obat untuk mengurangi kemiskinan, dll.
Segala argumentasi untuk mendukung kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2005 akhirnya terbukti ngawur. Angka kemiskinan justru meningkat dari 31, 1 juta jiwa (2005) menjadi 39, 3 juta jiwa (2006). Demikian pula inflasi mengalami kenaikan tajam sebesar 17, 75% (2006). Di sisi industri, kenaikan harga BBM untuk kedua kalinya tahun 2005 tersebut telah mendorong percepatan deindustrialisasi, Bila pada tahun 2004 sektor manufaktur masih tumbuh 7, 2% maka pada tahun 2007 hanya tumbuh sebesar 5, 1%. Ini terjadi karena industri ditekan dari dua sisi yakni peningkatan biaya produksi dan merosotnya demand akibat menurunnya daya beli masyarakat. Penambahan jumlah penganggur dari 9, 9% (2004) menjadi 10, 3% (2005) dan 10, 4% (2006) pun akhirnya tidak terelakkan.
Dampak kenaikan harga BBM juga sangat panjang. Perhitungan dampak kenaikan harga BBM yang ngawur telah mengakibatkan pemerintah SBY lalai untuk membuat kebijakan antisipasinya. Akhirnya, beban rakyat terus meningkat akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Jumlah rakyat miskin terus bertambah dan bahkan di sejumlah daerah, rakyat menderita kekurangan gizi atau busung lapar hingga banyaknya kasus bunuh diri yang dilakukan oleh masyarakat kelompok bawah akibat himpitan ekonomi.
Saat ini desakan untuk segera menaikkan harga BBM kembali terjadi. Sebagaimana tahun 2005, kenaikan harga minyak mentah dunia tidak segera direspon dengan berbagai kebijakan penyelamatan ekonomi tetapi pemerintah SBY justru gencar menciptakan opini pembenaran kenaikan harga BBM. Awalnya pemerintah SBY sibuk menjelaskan bahwa dampak buruk kenaikan harga minyak dunia tidak hanya dirasakan oleh Indonesia tetapi juga negara-negara lain. Kemudian disusul dengan pidato presiden SBY yang meminta rakyat memahami bila pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM.
Sebagaimana tahun 2005, sebagian anggota Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu, terutama yang selama ini dikenal pro-kreditor dan lembaga internasional, bahkan juga mengusulkan untuk kembali meningkatkan utang. Alternatif ini menunjukkan tidak adanya kreatifitas dan tidak adanya upaya pemerintahan SBY untuk menghilangkan ketergantungan Indonesia kepada lembaga keuangan internasional. Padahal dalam APBN tahun 2008 telah direncanakan utang baru sebesar Rp 48 triliun dan penerbitan SUN, obligasi, dll sebesar Rp 117 triliun.
Tim Indonesia Bangkit menilai rencana kenaikan harga BBM sebagai sebuah kebijakan panik (panic policy) dan sangat tidak adil. Beberapa argumentasi kami adalah:
1. Rendahnya Kredibilitas Prediksi Tim Ekonomi Pemerintah SBY-JK. Tingginya harga minyak mentah dunia yang mengakibatkan kepanikan Pemerintah SBY-JK, terjadi akibat lemahnya kredibilitas prediksi Tim ekonomi atas asumsi-asumsi APBN 2008, termasuk prediksi harga minyak, sehingga pada akhirnya harus dibayar dengan mahal.
Di tengah tren harga minyak dunia yang terus meningkat pada tahun 2007, dalam asumsi dasar APBN 2008 pemerintah SBY yang sangat optimistis malah memprediksi harga minyak hanya sebesar US$60 per barel. Prediksi produksi minyak sebesar 1, 03 juta barel/hari juga diragukan karena realisasi tahun 2007 hanya sekitar 910 ribu barel per hari. Sementara dalam Nota Keuangan 2008 tidak dijelaskan kebijakan terobosan yang akan dilakukan untuk mendorong tingkat produksi. Hal ini mengakibatkan keraguan para pelaku pasar terhadap kredibilitas anggaran pemerintah.
Menyadari kelemahan prediksi ini, hanya satu bulan setelah APBN 2008 mulai berjalan, pemerintah SBY-JK meminta percepatan pembahasan RAPBN P 2008 kepada DPR dari jadwal rutin bulan Juli menjadi bulan Februari. Namun, dalam APBNP tidak tercantum berbagai langkah seperti yang diusulkan oleh Tim Indonesia Bangkit seperti mengurangi alokasi anggaran pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri, bunga rekap, pemangkasan biaya pengadaan BBM, dll.
Harga minyak pun direvisi menjadi US$95 per barel, dengan jumlah produksi sebesar 927 barel per hari tanpa alternatif kenaikan harga BBM. Sebelum sempat APBNP 2008 dijalankan, Menteri Keuangan kembali revisi harga minyak sebesar US$110 per barel, percepatan kenaikan harga BBM dan bersamaan dengan revisi asumsi-asumsi lainnya seperti pertumbuhan ekonomi menjadi hanya 6%, inflasi menjadi 8, 5-9, 5%, dll.
Kredibilitas prediksi pemerintah yang sangat lemah inilah yang telah mengakibatkan ketidakpercayaan pasar. Tetapi oleh Tim Ekonomi pemerintah, ketidakpercayaan pasar dibelokkan sebagai akibat penundaan kenaikan harga BBM.
2. Kenaikan Harga BBM Sebagai Pilihan Pertama Pemerintah SBY-JK, tetapi Telah Diklaim Sebagai Pilihan Terakhir. Tidak ada kemauan politik (political will) dan keberanian dari Pemerintah SBY-JK untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan ekonomi akibat tingginya harga minyak, yang mengedepankan prinsip pembagian beban (burden sharing) yang adil. Hal ini mengakibatkan seolah-olah klaim Presiden SBY bahwa kenaikan harga BBM yang akan dilakukan sebagai pilihan terakhir adalah sebuah kebohongan publik. Karena faktanya masih banyak langkah-langkah kebijakan penyelamatan ekonomi lain yang belum dilakukan sebelum menaikan harga BBM.
Beban APBN karena turunnya tingkat produksi akan lebih besar dibanding karena tingginya harga minyak dunia. Bila tingkat produksi minyak dapat dipertahankan di atas 1 juta barel per hari, maka dampaknya terhadap APBN akan relatif lebih kecil. APBN justru akan diuntungkan dengan tingginya harga minyak. Namun, langkah ini tidak pernah dilakukan karena memang akan memaksa Menteri ESDM untuk merevisi UU Migas yang berarti harus pula merevisi kebijakan liberalisasi sektor energi yang telah dilakukan secara ugal-ugalan.
Dalam paper yang direlease pada tanggal 25 Juli 2005, ”Kenaikan Harga BBM: Pilihan Akhir yang Harus Didahului Reformasi Tata Niaga Minyak Bumi dan Gas, Program Anti Kemiskinan yang Efektif, Renegosiasi”, TIB telah memberikan masukan langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan sebelum memilih kenaikan harga BBM. Langkah tersebut antara lain:
Reformasi Tata Niaga Minyak Bumi dan Gas: Hapus Brokers Pemburu Rente.
Telah menjadi rahasia umum, bahwa proses pengadaan dan distribusi BBM oleh Pertamina sarat dengan KKN dan ketidakefisienan. Selama ini, volume pasokan BBM, baik yang diproduksi oleh kilang dalam negeri maupun yang diimpor, jauh lebih tinggi dibanding jumlah BBM yang benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat dan industri.
Revisi Formula Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas
Ada dua cara yang dapat dilakukan dalam merubah perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas yaitu pertama, alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas diperhitungkan berdasarkan dana penerimaan pemerintah di sektor minyak bumi dan gas setelah dikurangi subsidi BBM. Dengan kebijakan ini, perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas masih tetap memperhitungkan fluktuasi harga minyak dunia, akan tetapi dana yang dibagikan adalah dana penerimaan pemerintah setelah dikurangi pengeluaran subsidi. Alternatif kedua adalah dengan mematok (freeze) besarnya alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas. Langkah kebijakan ini dilakukan dengan mengubah cara perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas yang semula mengikuti perubahan harga minyak dunia diganti dengan cara perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil minyak bumi dan gas secara tetap (tidak didasarkan pada harga minyak dunia), berapa pun realisasi harga minyak mentah dunia.
Meningkatkan Mobilisasi Dana Alternatif
Beban berat APBN dapat diselesaikan dengan melakukan berbagai langkah kebijakan untuk melakukan burden sharing kepada semua stakeholders baik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, kreditor kalangan bisnis maupun masyarakat luas. Langkah terobosan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah APBN adalah dengan memobilisasi dana alternatif. Terdapat beberapa sumber dana yang dapat dioptimalkan, antara lain:
- Optimalisasi Penggunaan Dana-dana Pemerintah
- Optimalisasi penerimaan Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas
- Memperbaiki manajemen utang dan restrukturisasi utang dalam negeri
- Dll.
Melaksanakan Program Anti Kemiskinan yang Efektif
Menyusun strategi diversifikasi energi
Meskipun langkah-langkah tersebut dapat menjadi solusi jangka pendek maupun jangka panjang, akan tetapi pada tahun 2005 pemerinth SBY-JK langsung menyatakan tidak layak dan tidak bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Tahun 2008, pemerintah SBY-JK dan para pendukung kebijakan kenaikan harga BBM kembali lagi memberikan alasan yang sama untuk tidak melaksanakan langkah-langkah yang lebih adil tersebut. Bila alasannya sama, lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah SBY-JK selama 2-3 tahun ini? Tidak ada alasan lain kecuali pemerintah SBY-JK dengan kebijakan Washington Konsensus memang akan menghapuskan berbagai subsidi termasuk subsidi BBM bagi masyarakat, meskipun masih sangat dibutuhkan.
3. Kenaikan Harga BBM Tanpa Persiapan Matang dan Kebijakan Dukungan Sangat Merugikan Kinerja Ekonomi Nasional. Pengelolaan kebijakan fiskal yang lemah serta rencana kenaikan harga BBM yang diwacanakan akan segera dilakukan meski tidak didukung oleh persiapan yang matang akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat terutama menengah bawah serta daya saing dan ketahanan sektor industri terutama menengah dan kecil. Di samping kerugian ekonomi juga ada potensi timbulnya dampak sosial yang buruk.
Salah satu program yang akan dilakukan oleh pemerintah SBY-JK, sebagaimana tahun 2005, adalah memberikan kompensasi bagi masyarakat miskin. Tahun 2005 pemerintah SBY memberikan BLT sebesar Rp 100.000 per bulan per keluarga bagi keluarga miskin selama satu tahun. Banyak kelemahan dari program kompensasi ini antara lain besaran BLT tidak dapat mengkonversi tambahan beban orang miskin karena jumlah tersebut adalah hasil perhitungan bila harga BBM naik 30-40%, sementara faktanya BBM naik 126%. Selain juga masalah salah sasaran. Meskipun telah dilakukan pendataan oleh BPS, diprediksi ada sekitar 15-20% keluarga miskin yang tidak terjaring karena berbagai alasan.
Tahun 2008, pemerintah SBY-JK tanpa persiapan matang akan mengulang program tersebut. Padahal koreksi terhadap program dan mekanisme belum dilakukan. Demikian juga data yang akan dijadikan data based juga data yang telah out of date karena akan menggunakan data penerima BLT tahun 2005. Dengan gambaran ini dapat dipastikan tingkat efektifitas dari program BLT akan sangat rendah. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 2006 muncul keluarga miskin baru yang belum terdata akibat berbagai kebijakan ekonomi pemerintah SBY-JK yang tidak berpihak kepada kelompok masyarakat bawah.
Dari berbagai argumen di atas, Tim Indonesia Bangkit meminta pemerintah SBY-JK segera melakukan langkah-langkah kebijakan yang adil, di mana ada burden sharing dalam menghadapi beban APBN akibat tingginya harga minyak dunia. Menaikan harga BBM adalah cara gampangan yang membebankan dampak persoalan kepada masyarakat. Padahal cukup banyak dana APBN yang digunakan untuk membiayai birokrasi yang tidak efisien bahkan sangat tidak adil seperti telah dilakukan Menteri Keuangan dengan menaikan biaya renumerasi Departemen Keuangan sebesar Rp 5 Triliun lebih pertahun. Pengalaman kenaikan harga BBM tahun 2005, dampak kerugian sosial ekonomis yang ditimbulkan jauh lebih besar dan tidak sebanding dengan penghematan finansial yang diperolah dalam APBN.
Jakarta, 7 Mei 2008
Catatan Empat Tahun Kinerja Perekonomian Pemerintahan SBY – JK (Part 3) December 9, 2008
Posted by Robby Alexander Sirait in EKONOMI.
Tags: EKONOMI
trackback
“ Laju Pertumbuhan Ekspor dan Investasi Yang Relatif Menurun dan Labil ”
Selain komponen konsumsi rumah tangga, komponen ekspor memberikan sumbangsih yang cukup menonjol. Empat tahun terakhir komponen ekspor memberikan sumbangsih rata-rata diatas 40 persen setiap tahunnya. Akan tetapi peningkatan impor yang bertumbuh seiring dengan pertumbuhan ekspor menyebabkan ekspor netto semakin menyusut. Melihat laju pertumbuhan komponen ekspor empat tahun terakhir yang kecenderungannya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, maka kedepan pemerintahan SBY – JK harus lebih memfokuskan kepada peningkatan komponen ekspor.
Empat tahun terakhir kondisi komponen investasi kecenderungannya mengalami kondisi yang relatif tidak stabil. Pertumbuhan tertinggi investasi terjadi pada tahun 2004 yakni 14.1 persen. Namun setelah itu mengalami kemerosotan yang hanya mencapai 10,89 persen pada tahun 2005, kemudian 2,54 persen pada tahun 2006 dan hanya 9,15 pada tahun 2007. Padahal, untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan mampu memberikan dampak multiplier yang besar dalam kerangka penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, komponen investasi harus memiliki peranan pertumbuhan yang sangat berarti sebagai komponen yang sangat berpengaruh.
Melihat realitas pertumbuhan ekonomi empat tahun terakhir yang masih dominan di drive oleh komponen konsumsi, kecenderungan semakin merosotnya ekspor netto dan investasi yang masih relatif labil dan rendah, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai selama ini belumlah berkualitas dan landasan pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang masih jauh dari kokoh.
“ Kesenjangan Distribusi Pendapatan Yang Semakin Melebar”
Angka pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh pemerintahan SBY – JK dalam kurun waktu empat tahun terakhir tergolong moderat. Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 6,3 persen. Capaian moderat angka pertumbuhan ekonomi dalam empat tahun kepemimpinan SBY – JK ini, juga dikuti dengan semakin melebarnya kesenjangan distribusi pendapatan. Ini terlihat dari koefisien gini pada tahun 2007 sebesar 0,37 (Koefisien Gini tertinggi sepuluh tahun terakhir).
Empat tahun pemerintahan SBY-JK, kesenjangan distribusi pendapatan mengalami peningkatan yang cukup tajam dibandingkan dengan kesenjangan pada akhir masa jabatan presiden megawati (tahun 2004). Angka Koefisien Gini pada pemerintahan masa pemerintahan megawati memiliki trend menurun dan stabil dari 0,33 pada tahun 2002 dan 0.32 pada tahun 2004, sedangkan tend koefisien gini pada emapat tahun pemerintahan SBY-JK mengalami trend peningkatan dibanding pada tahun 2004, dimana pada tahun 2005 di angka 0,36, tahun 2006 diangka 0,33 dan pada akhir tahun 2007 mencapai 0,37 (Angka koefisien gini tertinggi sepuluh tahun terakhir). Semakin tingginya angka koefisien gini pada tahun 2007 menunjukkan bahwa semakin lebarnya ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat dan angka ini juga mengindikasikan bahwa, dibandingkan dengan pencapaian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang relatif moderat/baik, hasil pertumbuhan dan pembangunan ekonomi hingga akhir tahun 2007 (khususnya di tahun 2007) hanya banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Semakin melebarnya kesenjangan distribusi pendapatan tersebut juga mengindikasikan sebuah kegagalan kebijakan perekonomian yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan SBY-JK dalam rangka pencapaian pemerataan pendapatan (fungsi distribusi)
Catatan Empat Tahun Kinerja Perekonomian Pemerintahan SBY – JK (Part 1) December 9, 2008
Posted by Robby Alexander Sirait in EKONOMI.
Tags: EKONOMI
trackback
Catatan Empat Tahun Kinerja Perekonomian
Pemerintahan SBY – JK
Oleh : Robby A. Sirait
Empat Tahun pemerintahan SBY – JK, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pasang surut. Diawal pemerintahan pada Oktober 2004 hingga tahun 2006, pemerintahan SBY – JK (berkaca pada pencapaian pertumbuhan tahun 2005 dan 2006) mensia-siakan momentum percepatan pertumbuhan yang telah diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya (Megawati Soekarno Putri). Stabilitas Ekonomi dan Akselerasi Perekonomian yang telah dicapai oleh pemerintahan Megawati tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintahan SBY – JK untuk melakukan pencapaian percepatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2007, momentum percepatan sudah kembali hadir yang dapat dilihat pada pencapaian target pertumbuhan mencapai 6.3 persen meskipun kondisi ini masih sangat riskan dipertahankan dengan memperhatikan gejolak global (kenaikan harga minyak dan komoditas pangan) yang sedang terjadi di akhir-akhir penghujung tahun 2007 hingga saat ini dan juga bergantung ketahanan perekonomian domestik Indonesia sendiri. Momentum yang relatif sudah kembali ini, akan dapat dipertahankan apabila kondisi menyeluruh perekonomian yang dicapai dengan pencapaian pertumbuhan 6.3 persen pada tahun 2007 mampu bertahan kokoh menghadapi gejolak eksternal (global) yang sedang terjadi hingga tahun 2008.
Apabila kita berkaca pada pencapaian pemerintahan Megawati yang mampu menciptakan stabilitas ekonomi serta akselerasi pertumbuhan yang konsisten dan tidak disia-siakan oleh pemerintahan SBY di dua tahun awal pemerintahannya, maka pencapaian target pertumbuhan pada RPJM sebesar 7.2 persen pada tahun 2007 tidak tak mungkin dapat teralisasi.
Gejolak perekonomian global yang dimulai dengan kasus sub-prime mortage di Amerika Serikat, bergejolaknya harga minyak dunia dan beberapa komoditas pangan serta krisis finansial global yang sedang terjadi menjadi tantangan berat bagi pemerintahan sekarang untuk melanjutkan momentum pertumbuhan yang sudah kembali tersebut. Keberlanjutan momentum ini juga tergantung pada kualitas dan besarnya daya tahan perekonomian yang tercipta hingga tahun 2007 yang silam. Apabila kualitas dan daya tahan perekonomian tidak tereflesikan secara simetris dengan angka pencapaian pertumbuhan yang relatif baik hingga akhir tahun 2007, maka kondisi perekonomian Indonesia sangatlah rawan rontok dalam menghadapi imbas gejolak eksternal yang sedang terjadi.
Pola Pertumbuhan Sektoral
Selama empat tahun terakhir, pola pertumbuhan sektoral masih menunjukkan kesenjangan yang masih cenderung lebar antara sektor tradable dan non-tradable. Pertumbuhan sektor tradable yang relatif jauh dibawah pertumbuhan PDB, sebaliknya pertumbuhan non-tradable yang selalu jauh diatas pertumbuhan PDB.
Sektor yang mencapai pertumbuhan terbesar pada sektor non – tradable adalah sektor Transportasi dan Komunikasi yang mencapai rata-rata hampir 14 persen pada empat tahun terakhir. Sedangkan di sektoral tradable, sektor manufaktur memiliki pertumbuhan tertinggi secara rata-rata pada 4 tahun terakhir.
Pola pertumbuhan sektor yang menunjukkan kesenjangan yang cenderung semakin melebar menimbulkan suatu kejadian anomali ekonomi. Dimana kondisi kesenjangan Sektoral tradable dan non-tradable lazimnya terjadi di negara-negara yang sudah melalui tahapan industrialisasi yang matang, sementara Indonesia masih dalam tahap pematangan di tahap industrialisasi. Pada proses pematangan industrialisasi, peranan sektor manufaktur masih bisa dipacu hingga 35 hingga 40 persen dari PDB, akan tetapi kondisi yang terjadi di Indonesia peranan sektor manufaktur masih dibawah 30 persen. Bahkan peranan sektor manufaktur memiliki kecenderungan stagnan dan pada tahun 2007 lalu mengalami penerunan meskipun penerunannya tidak terlalu besar. Kecenderungan stagnasi dan menurunnya sektor manufaktur mengiindikasikan adanya tanda-tanda Indonesia mengalami de-industrialisasi dini.
Kondisi kecenderungan makin melebarnya kesenjangan sektor tradable dan non-tradable dan stagnan serta relatif kecenderungan menurunnya sektor manufaktur menandakan kualitas pertumbuhan sektoral tidak optimal, sehingga sangat sulit diharapkan memberikan dampak berarti bagi pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran serta pemerataan pendapatan
Catatan Empat Tahun Kinerja Perekonomian Pemerintahan SBY – JK (Part 2) December 9, 2008
Posted by Robby Alexander Sirait in EKONOMI.
Tags: EKONOMI
trackback
Pola Pertumbuhan Berdasarkan Penggunaan
“Konsumsi Rumah Tangga masih menjadi komponen dominan pertumbuhan”
Pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4 tahun terakhir masih dominan didrive oleh konsumsi rumah tangga yang mencapai rata-rata sumbangsih diatas 50 persen terhadap PDB setiap tahunnya. Di empat tahun terakhir juga, komponen penggunaan konsumsi rumah tangga mengalami pertumbuhan yang relatif cukup tinggi dan tahun ke tahun mengalami peningkatan pertumbuhan. Kondisi ini menunjukkan terancamnya kualitas perekonomian jika hanya ditopang (sangat dominan) oleh komponen-komponen pengeluaran yang kurang menjamin kesinambungan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan yang dominan di drive oleh komponen konsumsi menunjukkan relatif kurang berkualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Ini disebabkan karena dominasi komponen konsumsi kurang menjamin kesinambungan pertumbuhan dan komponen tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif besar didorong jenis penggunaan konsumsi tidak akan memberikan efek yang signifikan terhadap penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Didalam perhitungan PDB, variabel konsumsi relatif tidak memberikan efek multiplier yang besar atau signifikan terhadap angka pengangguran dan kemiskinan. Efek yang dimaksud jelas dapat terlihat pada masih relatif tingginya angka penggangguran dan kemiskinan.
tabel-11
Melihat kredit konsumsi yang terus meningkat dibarengi dengan peningkatan komponen penggunaan menunjukkan bahwa kecenderungan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga bukan karena kenaikan tingkat kesejahteraan atau pendapatan rumah tangga akan tetapi karena ditopang oleh kredit konsumsi. Pertumbuhan rata-rata tahunan kredit konsumsi selama kurun waktu tahun 2004 s/d 2007 sebesar 27,08 persen, diatas rata-rata pertumbuhan kredit modal kerja (16,20 persen) dan kredit investasi (19.91 persen). Persentase rata-rata tahunan kredit konsumsi terhadap total kredit bank umum sebesar 35,24 persen lebih tinggi dibanding kredit investasi yang sebesar 16.31 persen serta lebih rendah dibanding kredit modal kerja sebesar 48.45 persen. Pertumbuhan dan persentase kredit konsumsi yang relatif tinggi ini mengindikasikan bahwa peningkatan konsumsi rumah tangga terhadap PDB ditopang oleh kredit konsumsi.
Kebijakan Penurunan Harga BBM Nanti Dulu
Selasa, 04 November 2008 | 20:33 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum memberikan kepastian waktu dan besaran penurunan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Menurut Sri, kebijakan tersebut akan diverlakukan setelah melihat beberapa parameter, di antaranya kurs rupiah, harga minyak dunia dan kebutuhan subsidi. "Mengenai timing (waktu) dan bentuknya akan dilihat dulu," katanya menjawab Tempo di kantornya, Selasa (04/10).
Kebijakan tersebut diambil berdasarkan ketentuan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 serta melihat dampak menengah dan panjang. "Pokoknya sagala kemungkinan itu ada saat ini, dalam artian posibilitas kondisinya akan dilihat," katanya.
Sebelumnya, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Paskah Suzetta menyatakan kebijakan penurunan harga BBM dilakukan pada awal 2009. Desakan harga BBM terus menguat seiring melorotnya harga minyak dunia. Harga minyak kini sudah berada di bawah level US$ 70 per barel, padahal pemerintah saat itu menaikan harga BBM dengan alasan harga minyak yang melebihi US$ 100 per barel.
Harga Bahan Bakar Bisa Turun November
Kamis, 30 Oktober 2008 | 21:55 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah didesak segera menurunkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. "Sebaiknya awal November ini," ujar ekonom Faisal Basri, Kami (30/10). Menurut dia, penurunan harga minyak dunia membuat subsidi bahan bakar berkurang.
Faisal mengatakan, penurunan harga yang wajar adalah sebesar Rp 500 per liter. Waktu yang tepat untuk menurunkan harga minyak, kata dia, adalah satu setelah Bank Indonesia (BI) mengumumkan suku bunganya (BI rate). "Oktober ini inflasi turun, semoga pemerintah berani menurunkan BI rate paling tidak 50 basis poin, lalu besoknya langsung menurunkan harga bahan bakar,” katanya.
Penurunan BI rate dan harga bahan bakar diharapkan membuat inflasi November turun lagi. Faisal menambahkan, sekarang adalah saat yang tepat untuk membuat harga bahan bakar tidak disakralkan. "Fleksibel saja, sesuai harga pasar. Tidak usah dipatok baru bisa diubah setelah tiga tahun,” tuturnya.
Pengamat perminyakan Kurtubi mengatakan, pemerintah bisa menurunkan harga minyak bersubsidi menjadi Rp 5.000 per liter. "Harga itu sesuai dengan biaya pokoknya," ujarnya kepada Tempo kemarin. Menurut dia, penurunan harga bahan bakar bisa dilakukan karena harga minyak dunia turun sampai 58 persen akibat resesi. Dampak dari penurunan harga bahan bakar akan mendorong kegiatan sektor riil, khususnya usaha kecil menengah.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Evita Legowo menyatakan, pihaknya belum melakukan pembahasan soal mekanisme subsidi bahan bakar minyak yang mengikuti fluktuasi harga minyak dunia. "Kami belum melakukan pembahasan soal itu," ujarnya.
Pihaknya juga belum melakukan perhitungan skema dan opsi penurunan harga minyak seiring dengan turunnya harga minyak dunia di bawah US$ 70 per barel.
Kemarin Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta memastikan penurunan harga minyak tidak akan lebih dari 28,7 persen atau sesuai dengan kenaikan bahan bakar pada Mei lalu. Penurunannya akan memperhatikan harga minyak sepanjang tahun, bukan hanya saat ini.
Harga BBM Turun Tak Sampai 28,7 Persen
Rabu, 29 Oktober 2008 | 16:33 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Besaran penurunan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri dipastikan tidak akan mencapai 28,7 persen seperti saat kenaikan Mei 2008 lalu. “Tidak mungkin sama (harganya) dengan sebelum dinaikkan,” kata Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta di kantornya, Rabu (29/10).
Menurut dia, hitungan penurunan tidak hanya merujuk pada harga minyak dunia, tapi juga memperhitungkan biaya sepanjang tahun. Yang menjadi patokan adalah Indonesian crude price (ICP) atau harga jual minyak asal Indonesia dikaitkan dengan kebutuhan dana subsidi minyak tahun 2008 dan kurs dolar. “Dihitung juga dari bulan April,” ujarnya.
Rencana penurunan harga BBM ini, kata Paskah, masih menunggu dinamika pergerakan harga minyak di pasar dunia selama satu bulan. “Kalau satu bulan ini stabil (baru diturunkan),” katanya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka kemungkinan dilakukannya penurunan harga BBM sehubungan dengan anjloknya harga minyak di pasar dunia (Koran Tempo, Rabu 29/10).
Di bursa komoditas New York, harga minyak mentah ringan untuk pengiriman Desember kembali merosot menjadi tinggal US$ 62,3 per barel. Dari rekor tertinggi US$ 147 pada Juli lalu, harga minyak mentah telah merosot hampir 60 persen.
Namun yang mengganjal, berdasarkan patokan ICP harga minyak masih di atas US$ 100 per barel. Ini berarti masih di atas asumsi harga minyak dalam anggaran negara 2008 sebesar US$ 95 per barel.
Penurunan Harga BBM Disesuaikan Dengan ICP
Selasa, 28 Oktober 2008 | 15:39 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah terus mengkaji besaran penurunan harga bahan bakar minyak disesuaikan dengan penurunan harga Minyak Mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) di pasar dunia. "Sesungguhnya dengan penurunan harga crude, subsidi memang berkurang namun penerimaan negara dari crude juga berkurang," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam jumpa pers di kantor Presiden, Selasa siang.
Ia menambahkan, ICP akan menjadi patokan besaran penurunan harga, dikaitkan dengan subsidi tahun 2008, kurs rupiah terhadap dolar, dan faktor lainnya. "Andaikata semuanya pas saya akan mengambil keputusan untuk penurunan harga BBM ini."
Jika suatu saat harga BBM harus dinaikkan lagi karena penyesuaian terhadap harga minyak mentah dunia, Presiden berjanji kenaikan harga itu tidak boleh lebih tinggi dari harga sekarang. Ninin Damayan
No comments:
Post a Comment