Analisis UU R.I. Penyiaran No.32 Th. 2002

Analisis UU R.I. Penyiaran No.32 Th. 2002

Mengingat bahwa penyiaran sebagai media audiovisual memainkan peran utama dalam sebuah masyarakat modern dan demokratis, oleh karena itu sangat diperlukan UU yang mengatur hal tersebut, berikut analisis UU R.I. Penyiaran No.32 Th. 2002

PENGAMATAN UMUM

Keinginan untuk merubah paradigma pemusatan kekuatan/kekuasaan menjadi penyiaran yang demokratis & memberdayakan daerah :

– KPI dan Pemerintah berbagi tugas/kewenangan

– Pemberdayaan daerah melalui sistem Stasiun Lokal Penyiaran Berjaringan

– Pembatasan-pembatasan terhadap cakupan geografis, kepemilikan dan kepemilikan silang

PENGAMATAN UMUM

Keinginan untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan budaya Indonesia berhadapan dengan motif komersial penyelenggara yang dapat melunturkan idealisme;

Keinginan dan kebutuhan mengundang masuknya modal asing kedalam sektor penyiaran, berhadapan dengan hal-hal yang kurang menguntungkan bangsa dan masyarakat yang ikut masuk/dimasukkan dengan modal asing.

ANALISA UU 32/2002

U M U M

Rumusan pasal-pasal belum merefleksikan semangat dan substansi dari butir-butir dalam konsiderans UU no. 32 tahun 2002;

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut penyelenggaran penyiaran radio hampir sama seluruhnya dengan ketentuanketentuan menyangkut penyelenggaraan penyiaran televisi;

ANALISA UU 32/2002

SISTEM PENYIARAN NASIONAL

Lembaga Penyiaran Publik-Swasta-Lokal-Komunitas Tidak tercipta keragaman program di bidang penyiaran TV, karena baik TVRI maupun televisi swasta/lokal yang jumlahnya besar menganggap publik sebagai konsumen, bukan sebagai warga bangsa (citizen). Padahal dual system dimaksudkan adalah untuk menjamin terselenggaranya keragaman program.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Mempertahankan Prinsip Demokrasi Dalam Revisi UU Penyiaran

Jakarta, 18 Februari 2010

Latar Belakang

Sudah sewindu UU Penyiaran diberlakukan di Indonesia. Selama itu pula banyak

muncul kontoversi seputar undang-undang ini, sekalipun ia pertama kali dibuat untuk

mendemokratisasi penyiaran nasional, baik secara modal maupun secara pemberitaan.

UU ini dilatari ramainya bermunculan televisi-televisi lokal dan radio-radio

komunitas di Indonesia. Searah perkembangan industri penyiaran, masalah yang kerap

muncul adalah kepemilikan stasiun siaran, menjaga independensi siaran dan mengatur

pembagian frekuensi.

UU Penyiaran menggantikan UU No 24/1997 tentang Penyiaran adalah memastikan

perubahan mendasar dari model sentralisasi ke model desentralisasi. UU No 32/2002

bersifat desentralisasi dan UU No 24/1997 bersifat sentralisasi. Wujud nyata

implementasi prinsip desentralisasi ini, UU Penyiaran memperkenalkan Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator yang terdiri dari KPI pusat dan KPI

daerah.

Permasalahan

Jika dijabarkan, maka permasalahan yang muncul seputar UU Penyiaran adalah:

1. Sentralisasi kepemilikan TV-TV swasta nasional

Sentralisasi terjadi dalam bentuk misalnya Trans TV "membeli" TV7. ANTV

berkolaborasi dengan Lativi, RCTI, TPI, dan Global TV berada di satu tangan

MNC (PT Media Nusantara Citra Tbk). SCTV dan Indosiar akan segera

berada di satu tangan, SCM (PT Surya Citra Media Tbk). Sentralisasi ini

melanggar prinsip demokratisasi siaran yang ada dalam UU Penyiaran, namun

kerap kali pemindahtanganan kepemilikan televisi ini didasarkan alasan UU

Penyiaran tidak mengatur sampai kepada kepemilikan saham. Tindakan ini

juga dapat diartikan mencuri start sebelum ketentuan stasiun jaringan

diberlakukan.

2. Posisi KPI yang bukan lembaga negara sehingga tak bergigi sebagai

regulator sesuai UU Penyiaran

Selama ini terjadi tarik-menarik wewenang antara Kemenkominfo dengan

KPI. Misalnya, KPI berdasarkan UU penyiaran mengakui keberadaan

Lembaga Penyiaran Komunitas. Namun Kemenkominfo lewat PP no 50 tahun

2005 justru menyatakan sebaliknya. Setelah dibawa ke Makamah Agung,

Kemenkominfo dimenangkan karena KPI dianggap bukan lembaga negara.

KPI dilain pihak kerap menjadikan posisi ini sebagai alasan mereka untuk

memaklumi kegagalan pengawasan terhadap konten-konten siaran yang

melanggar UU Penyiaran misalnya yang melanggar kode etik jurnalistik atau

konten dewasa ditayangkan di jam tonton anak-anak.

3. PP No 49,50, 51 dan 52 Tahun 2009 tentang lembaga penyiaran asing,

publik, berlangganan dan komunitas yang isinya bertentangan dengan

UU Penyiaran

PP ini sering disebut-sebut sebagai biang keladi lemahnya wewenang KPI atas

lembaga-lembaga penyiaran di Indonesia, termasuk fungsi pengawasan

mereka terhadap konten yang mengandung pornografi, SARA dan

sebagainya. Juga atas terganggunnya keyamanan publik akibat

diperbolehkannya konten iklan dalam TV berlangganan. Untuk itu Komisi I

berharap revisi UU Penyiaran nantinya dapat menegaskan posisi dan

wewenang KPI sebagai lembaga negara agar dapat mengeluarkan peraturan

yang berkekuatan hukum sama atau bahkan lebih daripada Kemenkominfo.

4. Kewajiban lembaga penyiaran untuk memperoleh izin penyelenggaraan

penyiaran.

Ketentuan ini dianggap sebagai bagian upaya kontrol pemerintah, seperti

ketentuan media cetak memiliki SIUP di era Orde Baru. Yang berwenang

sebagai regulator menurut UU Penyiaran memang KPI dan bukan

Kemenkominfo, namun dengan posisi KPI bukan sebagai lembaga negara

sehingga mudah “dikalahkan” dengan Permen atau PP, maka bukan tak

mungkin kewajiban ini akan menjadi salah satu jalan bagi pemerintah untuk

mengontrol lembaga penyiaran.

5. UU Penyiaran yang menyatakan izin penyelenggaraan penyiaran dapat

dicabut

Antara lain karena tidak lulus masa uji coba siaran, melanggar spektrum

frekuensi radio atau wilayah siaran, tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari

3bulan tanpa sepengetahuan KPI, memindahtangankan izin siaran ke pihak

lain dan melanggar ketentuan standar program siaran. Ketentuan dapat

dicabutnya izin penyiaran dalam UU Penyiaran ini membuka kemungkinan

bagi pemerintah untuk mengendalikan konten siaran.

6. Izin penyelenggaran siaran dapat dinyatakan berakhir karena habis

masa izin dan tidak dapat diperpanjang lagi

7. Penerapan penggunaan cakupan wilayah siaran yang tidak sesuai kondisi

TV swasta nasional

Menurut Pasal 20 lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio dan jasa

penyiaran televisi masing-masing hanya berhak menyelenggarakan 1 siaran

dengan 1 saluran siaran dengan 1 cakupan siaran pula. Namun saat ini semua

lembaga penyiaran tv swasta nasional disiarkan dari Jakarta lalu

dipancarluaskan lewat stasiun relai dengan frekuensi UHF. Ini berarti 1 stasiun

menggunakan lebih dari 1 cakupan siaran dan melanggar UU Penyiaran.

Tujuan

Dengan merevisi pasal-pasal UU Penyiaran, diharapkan demokratisasi lembaga

penyiaran dapat terus berjalan dan peluang bagi pemerintah untuk mengendalikan

konten siaran ikut terpupus. Dengan revisi ini juga diharapkan KPI dapat menjalankan

perannya sebagai regulator tanpa harus ditantang PP atau Permen yang mengatur

sebaliknya.

Kesimpulan

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I dengan Kemenkominfo 3 Februari 2010,

disepakati untuk merevisi UU Penyiaran, bersama-sama dengan UU ITE dan

UUTelekomunikasi. Namun revisi ini akan dilakukan setelah sebelumnya Komisi I

dan Kemenkominfo menyusun UU Konvergensi Telematika sebagai hukum payung

ketiga UU tersebut. Komisi I mengharapkan masukan dari seluruh lapisan masyrakat

dalam proses pembuatan dan revisi UU tersebut. SUMBER

-------------------------------------------------------------------------------------------------